Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR-RI Ferdiansyah menjelaskan, Kunker ke Provinsi Kalimantan Timur kali ini sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan pada bidang pendidikan tinggi. Selain itu juga sebagai acuan guna tolak ukur perumusan anggaran untuk perguruan tinggi di tahun anggaran 2017.

"Fungsi pengawasan ini juga akan berdampak ketika kita akan membahas RAPBN 2017. Supaya bisa menutupi kekurangan yang ada, kalau tidak bisa menutupi seluruhnya, paling tidak setelah kunker ini ada satu atau dua masalah yang bisa terselesaikan," jelas Ferdiansyah di Balikpapan, Kamis (10/3).

Keterbatasan anggaran yang dimiliki negara, kata Ferdiansyah, membuat para anggota dewan selaku perumus anggaran  bersama pemerintah harus putar otak, agar setiap sektor kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara proporsional. Hal ini yang menjadikan anggota dewan memprioritaskan penuntasan masalah yang paling mendesak untuk diatasi. 

"Supaya kedepan APBN ini juga memberikan manfaat yang lebih efektif dan efisien. Dan fungsi APBN ini sebagai pemicu pembangunan agar lebih berhasil," ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR.

Ferdiansyah juga mengungkapkan prioritas masalah Perguruan Tinggi Negeri di Kaltim ini pada sektor Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) adalah soal afirmasi anggaran untuk penetapan yang positif pada wilayah ini. Sedangkan untuk sektor beasiswa untuk mahasiswa dan peningkatan kualitas dosen adalah unit cost nya.

"Untuk masalah BOPTN adalah afirmasi terhadap daerah Kalimantan Timur, untuk yang beasiswa yaitu unit cost nya, artinya unit cost untuk bidik misi tentu berbeda dengan wilayah Indonesia yang ada di bagian barat. Kita akan menyampaikan kepada Kemenristek Dikti, perlu dikaji untuk pembedaan pemberian bidik misi unit cost nya," jelas Dewan dari dapil Jawa Barat XI.

Menurut Politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya ini, yang menjadi dasar dari alokasi BOPTN adalah jumlah siswa serta jumlah dosen yang ada di kampus tersebut. Sedangkan yang diharapkan para pimpinan PTN yang ada di Kaltim adalah, pendekatan yang dijadikan dasar pemberian bantuan oprasional kampus tidak statis. Menurut mereka harus ada perubahan terhadap perumusan alokasi dasar jadi mahasiswa, dosen, luas dari area wilayah universitas juga harus ditinjau secara proporsional.

"Pendekatannya adalah afirmatifnya. Afirmasinya perlu ada pengecualian untuk daerah-daerah tertentu," ungkap Ferdiansyah.

Dia juga menjelaskan mahasiswa berpestasi yang ada di daerah seharusnya menjadi urusan pemerintah, sebenarnya di daerah luar Jawa banyak mahasiswa berprestasi, namun yang menjadi keluhan mereka adalah soal kesempatan. Sebagaimana diungkapkan saat rapat bersama Pimpinan PTN yang ada di Kaltim, mahasiswa di daerah membutuhkan kesempatan yang sama dengan yang ada di daerah dekat pusat pemerintahan. 

"Perlu juga diberikan kuota untuk menindaklanjuti mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Itu perlu diberi pengkuotaan, kalau tidak, di Indonesia bagian lain akan tertinggal jauh. Dengan kata lain bagi kami adalah, tentu tidak akan sama persis, masalah utama jumlah penduduk yang harus kita cermati namun yang terpenting adalah penambahan dari jumlah yang ada hari ini."ujarnya. (eko/nt) Foto:Eko/parle/od